Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan Mahfud MD dalam konferensi pers secara virtual dari Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa larangan mudik masih berlaku dan belum dicabut oleh pemerintah. Dia mengharapkan masyarakat tidak berusaha mudik dan melakukan langkah-langkah untuk mengelabui aparat demi lolos dari pemeriksaan.
Mahfud meminta jajaran Kepolisian dan TNI untuk memastikan penegakan kebijakan larangan mudik ini.
“Aturan ini supaya dikawal oleh Polri, TNI, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) bersama pemerintah daerah dan dengan kelengkapannya seperti Satpol PP dan lain-lain,” ujar Mahfud usai rapat terbatas mengenai "Persiapan Idul Fitri 1441 H/ 2020 M" yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta.
Baca juga: Soal larangan mudik, Mahfud: Sedang disiapkan
Baca juga: Putuskan rantai COVID-19, tahan diri untuk tidak mudik
Dia mengatakan pemeriksaan yang lebih ketat juga akan diterapkan kepada kendaraan-kendaraan besar yang dicurigai dimanfaatkan pemudik untuk pulang kampung. Selain itu, pemerintah juga akan menyiagakan aparat di titik dan waktu rawan pelanggaran mudik seperti jam tengah malam.
“Pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau pintu masuk itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasa dianggap petugas acap lengah, misalnya di tengah malam. Biasanya orang menganggap petugas ngantuk, petugas tidak ada, lalu menerobos saja,” ujarnya.
Pelarangan mudik ini diterapkan untuk mencegah penularan lebih luas dari virus Corona tipe baru atau COVID-19.
Hingga Senin (18/5), kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 18.010 pasien, dengan 4.324 pasien dinyatakan sembuh dan 1.191 pasien meninggal dunia.*
Baca juga: MPR: pelonggaran PSBB harus dipastikan telah lewati puncak pandemi
Baca juga: Kasus COVID-19 Riau diprediksi melonjak Juni dampak mudik Lebaran
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
