KSP lakukan dialog dengan tokoh agama terkait penanganan COVID-19

COVID-19 Task Force chief performs Eid prayers at BNPB Building
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual dengan sejumlah ulama di Gedung Bina Graha, Jakarta. (KSP)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengadakan dialog secara virtual dengan para tokoh agama Islam, di Jakarta, Kamis, untuk membahas penanganan COVID-19 di Tanah Air.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, pada kesempatan tersebut Moeldoko menyampaikan bahwa beberapa wilayah di Indonesia mengalami angka penurunan kasus COVID-19, namun demikian, secara umum kecenderungan angkanya masih meningkat.

Untuk menghadapi pandemi ini, Moeldoko menjelaskan pemerintah memiliki tiga strategi besar.

Pertama, dari sektor kesehatan masyarakat harus merasa aman. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menerapkan berbagai pendekatan, di antaranya pemberlakuan PSBB.

Hal ini, katanya, sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Karantina, yaitu karantina rumah, rumah sakit, wilayah dan PSBB.

Selain itu, kata Moeldoko, penerapan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan massa.

Strategi kedua, lanjut Moeldoko, masyarakat harus bisa makan. Untuk itu, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial, kartu sembako, prakerja, bantuan dana desa, serta dana tanggap darurat dari Kementerian Sosial.

Ketiga, masyarakat harus bisa berusaha, khususnya untuk UKM, dan perusahaan besar disarankan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal ini, pemerintah memberikan insentif dan stimulus lainnya.

Selain itu, pemerintah juga melarang mudik untuk memutus rantai penularan COVID-19. Mobilitas manusia semaksimal mungkin dibatasi dalam skala besar.

“Kami berharap para tokoh agama dapat membantu pemerintah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi dan pendekatan pemerintah dalam menghadapi COVID-19," ujar Moeldoko.

Melalui dialog itu para ulama menyampaikan berbagai pandangan dan masukan positif kepada pemerintah agar pandemi dapat segera berakhir.

Pada kesempatan tersebut, KH. Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym mengatakan kredibilitas pemerintah menjadi kunci kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan menilai keseriusan pemerintah menangani COVID-19.

Sementara itu, Ustadz Buchori Muslim mengatakan bahwa kebijakan PSBB sudah sesuai dengan kaidah agama. Demikian juga terkait Shalat Idul Fitri yang dilakukan di rumah dinilainya sudah sesuai dengan kaidah syariah untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Meskipun demikian, kata Ustadz Buchori, hal itu tidak bisa digeneralisasi untuk semua wilayah, terkecuali untuk area dengan zona merah. Selain itu, tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan.

Ketua Bidang Dakwah MUI KH Cholil Navis juga menjelaskan diperlukan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti anjuran yang disampaikan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih bersinergi untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Sementara itu, Ustadz Miftah Habiburahman atau sering disebut Gus Miftah mengharapkan adanya konsistensi kebijakan pemerintah.

“Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan kebijakan, termasuk juklak dan juknisnya," ujarnya.

Ulama asal Yogyakarta KH Ahmad Muwafiq menjelaskan, hampir semua negara tidak siap menghadapi pandemi ini karena gejalanya tiba-tiba.

Bahkan, negara besar pun merasa kalang kabut karena wabah ini. Tak mudah menghadapi situasi ini sehingga tak menutup kemungkinan jadi trial and error.


Baca juga: MUI ingatkan pemerintah satu garis komando PSBB

“Pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah memang tak mudah mengambil kebijakan," kata Ahmad Muwafiq.

Tokoh agama lainnya, yakni Ustadz Yusuf Mansyur menegaskan pemerintah harus percaya diri, konsisten dan serius menangani pandemi ini.

“Kultur masyarakat Indonesia adalah doa bersama dan istiqomah menghadapi COVID-19," katanya.

Baca juga: Wapres: Ulama di semua negara melakukan telaah ulang di tengah pandemi

Sementara itu, Syaikh Ali Jaber menyatakan pemerintah dapat melibatkan para ulama dalam penerapan kebijakan, karena hingga kini masyarakat di Indonesia masih sangat menghormati ulama dan tokoh agama.

Baca juga: Pelonggaran PSBB, MUI ingatkan penjagaan diri masing-masing

“Perlu ada komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh agama dan ulama sehingga bisa bersinergi. Ulama memiliki kepercayaan pada pemerintah, bisa bersama-sama memberikan solusi dan cara terbaik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan istigatsah bersama sehingga bisa ditemukan solusi yang terbaik,” ujarnya.

Para ulama mengatakan siap mendukung setiap keputusan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Para ulama ini juga meminta masyarakat untuk mengikuti setiap kebijakan pemerintah sehingga penyebaran COVID-19 dapat segera berakhir di Indonesia.

ANTARA buka pameran foto ‘Indonesia Bergerak 1900-1942’

Pewarta:
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020