"Pemerintah provinsi ditiadakan saja karena tidak memiliki wilayah, dan yang berkuasa adalah pemerintah kota/kabupaten," kata Marzuki Alie saat seminar nasional mahasiswa di Palu, Kamis.
Menurut dia, jika itu terwujud maka akan menghemat anggaran negara hingga ratusan miliar.
"Sistem pemerintahan akan efisien karena hubungannya langsung dengan pemerintah pusat," ujarnya.
Dia menuturkan, selama ini terdapat sejumlah contoh kasus rebutan wilayah pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, seperti proyek pembangunan jalan.
"Itu susah ditentukan, apakah masuk jalan negara, provinsi, atau kabupaten padahal fungsinya sama," katanya.
Marzuki mengatakan, pemerintah pusat nantinya akan menempatkan kantor-kantor perwakilan di daerah-daerah yang jabatannya setingkat dirjen untuk mengganti pemerintahan provinsi.
"Itu jauh lebih efektif dan hemat anggaran," katanya.
Mengenai pemilihan gubernur, dia mengatakan, sebaiknya DPRD yang memilih karena jauh lebih hemat.
Meski di DPRD nantinya ada tawar-menawar, katanya, tapi itu justru lebih baik daripada memberi pendidikan buruk kepada masyarakat saat pemilihan langsung.
Untuk menjadi calon gubernur, katanya, seseorang harus merogoh kantong hingga Rp15 miliar untuk mendapat kendaraan politik.
"Itu belum termasuk biaya kampanye, sosialisasi, atau honor tim sukses yang jumlah totalnya mencapai Rp50 miliar," katanya.
Padahal, kata dia, gaji gubernur selama lima tahun tidak mencapai Rp5 miliar.
"Uang Rp45 miliar, dari mana untuk mengembalikan modalnya selama pilkada?" demikian Marzuki. (*)
R026/s018/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
