Ketua DPR minta komisi di DPR pantau harga pangan usai Lebaran 2022

Ketua DPR minta komisi di DPR pantau harga pangan usai Lebaran 2022
Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI
Jakarta (ANTARA) -
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh komisi terkait di DPR terus memantau dan mengawasi harga komoditas pangan usai Lebaran 2022.
 
"Nanti begitu masuk kembali masa persidangan, kami akan minta komisi terkait di DPR agar dalam hal fungsi pengawasan untuk memelototi harga komoditas pangan karena jika harganya masih tinggi akan menyulitkan masyarakat," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.
 
Hal itu karena Puan masih mendapat pengaduan dari masyarakat terkait harga sejumlah komoditas pangan yang tinggi pasca-Lebaran 2022.

Baca juga: Ketua DPR: Pemerintah pantau PTM untuk cegah penyebaran hepatitis akut
 
Puan mengatakan salah satu pengaduan dari masyarakat yang diterima adalah masih tingginya harga cabai. Harga komoditas cabai saat ini masih pada kisaran Rp40.000 hingga Rp 45.000 per kilogram.
 
"Padahal harga normalnya antara Rp30.0000 hingga Rp33.000 per kg," kata Puan.
 
Termasuk. harga minyak goreng curah yang hingga kini belum sepenuhnya turun sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, katanya.

Baca juga: Puan ingatkan Pemerintah beri penjelasan akurat tentang hepatitis akut
 
Dia mendapat pengaduan harga minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional masih berkisar antara Rp19.000-Rp 20.000 per liter.
 
"Padahal pemerintah sudah menetapkan HET minyak goreng curah Rp 14.000/liter. Tapi dalam praktiknya harganya masih tinggi, ini ada apa?," kata Puan mempertanyakan.

Selain itu, paparnya, harga komoditas lain, seperti ayam ras, gula pasir, hingga beras masih mengalami kenaikan meski lonjakannya tak terlalu tinggi.

Baca juga: Ketua DPR: COVID-19 jadi evaluasi pentingnya investasi keperawatan
 
Puan meminta Komisi VI DPR yang membidangi sektor perdagangan untuk mencari tahu akar masalah masih tingginya harga komoditas pangan ini.
 
Selain itu, tambahnya, Komisi IV DPR yang membidangi pertanian perlu untuk mengecek apakah ada masalah di tingkat hulu.
 
"Jika perlu, saya minta komisi terkait di DPR untuk memanggil Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian agar bisa mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

 
 
 
Pewarta:
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022

Serentak digelar 30 negara, DGR di Pandeglang diikuti ratusan bikers