"Kami sudah ajukan naskah rancangan Raperda ke DPRD untuk disahkan menjadi Perda, sebagai payung hukum dalam menggelontorkan dana untuk menata kawasan kumuh," kata Sekretaris Daerah Pemkab Bangka Tengah, Sugianto di Koba, Jumat.
Baca juga: Telkom salurkan dana bergulir UMKM Rp518,5 juta di Bangka Belitung
Sugianto mengatakan itu, menyikapi sudah ditetapkannya Desa Batu Belubang, Sungaiselan dan Desa Kurau sebagai kawasan kumuh yang sudah ditetapkan melalui keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/152/DISPERKIMHUB/2022 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Bangka Tengah.
"Saat ini kami sedang menyusun rencana induk atau DED penataan kawasan kumuh, termasuk juga menyiapkan payung hukumnya berupa Perda karena nanti terkait dengan relokasi sebagian rumah penduduk," katanya.
Baca juga: Kementerian ESDM bahas percepatan hilirisasi timah di Bangka Belitung
Sugianto menjelaskan, kawasan kumuh Batu Belubang memiliki luas 9,62 Hektare, Sungaiselan seluas 4,02 Hektare dan kawasan Kurau, Kecamatan Koba yang terdiri dari Desa Kurau dan Desa Kurau Barat dengan luas 20,10 Hektare.
"Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, kita bertanggungjawab melindungi warga melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni," jelas Sugianto.
Baca juga: Kementerian ESDM dukung pengembangan rumbia di lahan bekas tambang
Selain itu, kata dia, penataan kawasan kumuh juga terkait dengan kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. "Kami melakukan penataan untuk menjadi lebih baik, tentu saja sebagian rumah warga ada yang direlokasi di tempat yang baru," katanya.
Pewarta: Ahmadi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
