Kemarin, momen buka puasa bersama Jokowi dan kabinet hingga UU DKJ

Berbagai peristiwa politik kemarin (28/3) menjadi sorotan, mulai dari Jokowi berbincang dengan Prabowo-Airlangga di sela buka puasa bersama hingga Paripurna DPR setujui RUU Daerah Khusus Jakarta jadi undang-undang.

 

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

 

 

Presiden Joko Widodo sempat berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela acara buka puasa bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

 

Menko Perekonomian Airlangga dan Menhan Prabowo serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto duduk satu meja dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

 

Berdasarkan pantauan, Tidak diketahui pasti perbincangan apa yang dilakukan Presiden dengan menteri. Namun suasana buka puasa itu tampak hangat dan penuh tawa.

 

Baca selengkapnya di sini

 

 

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan, mengatakan Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling damai dan paling baik, bukan pemilu paling buruk seperti yang didalilkan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

 

“Pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon,” kata Otto dalam mukadimahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Kamis.

 

Otto menyebut dalil Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud dalam perkara ini merupakan narasi yang penuh asumsi, yang terkesan menggiring opini bahwa kekalahan keduanya disebabkan adanya kecurangan pemilu.

 

Baca selengkapnya di sini
 

 

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kader Golkar siap ditempatkan di mana saja, baik di legislatif maupun eksekutif.

 

"Golkar kita punya kader banyak sekali dan siap ditempatkan di manapun, baik di legislatif maupun di eksekutif," kata Airlangga usai menghadiri buka puasa bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

 

Meskipun demikian, Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku hingga kini belum ada permintaan dari Prabowo Subianto kepada Golkar untuk menyiapkan kader terbaik menjadi menteri.

 

Baca selengkapnya di sini

 

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md perihal adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah salah alamat.

 

“Pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada MK daripada kepada Bawaslu padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” ucap kuasa hukum KPU RI Hifdzil Alim dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

 

Hifdzil mengatakan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM merupakan ranah Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

 

Selain itu, hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

 

Selengkapnya baca di sini

 

 

 

Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.

 

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

 

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.

 

Sebelumnya persetujuan akhir dibuat, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan atas usulan penyempurnaan ketentuan pada Pasal 24 RUU DKJ, yang berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Selasa (27/3) disepakati persetujuannya untuk diputuskan dalam rapat paripurna pada Kamis.

 

Baca selengkapnya di sini