Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Lefy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan, masyarakat juga dapat mengetahui ada atau tidaknya kenaikan dan penurunan harga komoditas pasar melalui aplikasi tersebut.
"Dimanfaatkan (aplikasi JAKI) supaya kita tahu di masyarakat ada terjadi kelangkaan barang," kata dia.
Fitur JakPangan dalam JAKI, kata Lefy, dapat menjadi upaya pengawasan jika ditemukan pedagang yang menjual komoditas pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi mekanisme distribusi pangan bersubsidi.
Baca juga: Jaktim gaungkan "urban farming" untuk cegah "panic buying"
Baca juga: Anggota DPRD temukan harga beras lebihi HET di Pasar Tomang Barat
Dia mendengar beberapa keluhan masyarakat di antaranya sulit masuk ke laman (website) pendaftaran daring (online) untuk mendapatkan pangan bersubsidi.
Karena itu, Ismail meminta agar titik lokasi pendistribusian pangan bersubsidi lebih dekat dengan masyarakat.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menjanjikan stok pangan untuk kebutuhan Ramadhan hingga Lebaran 2025 aman dan harga tetap terkendali meskipun terdapat beberapa jenis pangan yang mengalami kenaikan harga.
Guna memastikan ini, Pemprov DKI melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan antara lain Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan secara rutin.
Baca juga: Polisi cek harga kebutuhan pokok di Kelapa Gading jelang Ramadhan
Baca juga: Polisi tangkap pembuat ayam gelonggongan di Jakarta Selatan
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
