Flores itu Insya Allah kita bisa jadikan Geothermal Island, jadi di situ panas buminya luar biasa
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menjadikan Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pulau Panas Bumi atau Geothermal Island, sebab terdapat potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dapat menggantikan diesel.
“Mudah-mudahan, Flores itu Insya Allah kita bisa jadikan Geothermal Island, jadi di situ panas buminya luar biasa,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi dalam acara Konferensi Pers The 11th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Senin.
Eniya menyampaikan bahwa tenaga panas bumi menjadi satu-satunya energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan oleh Flores untuk menjadi pengganti diesel.
Ia sudah mempertimbangkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), untuk dikembangkan di Flores.
Akan tetapi, kawasan tersebut terlampau panas dan tandus, sehingga PLTA sulit untuk dikembangkan di Flores. Sedangkan, pemasangan panel surya membutuhkan lahan yang luas untuk menggantikan konsumsi diesel di Flores.
“Satu-satunya anugerah dari alam (yang bisa dimanfaatkan) itu panas bumi,” kata Eniya.
Eniya menilai penting bagi pemerintah untuk menemukan pengganti diesel di Flores, sebab diesel menjadi beban subsidi bagi negara. Dalam satu tahun, untuk di kawasan Flores saja, beban subsidi BBM-nya mencapai Rp1 triliun.
“Itu untuk Flores saja, sekecil itu. Inilah yang mendorong kami untuk bisa menggolkan proyek panas bumi di Flores,” tuturnya.
Akan tetapi, masyarakat, organisasi adat, dan kelompok gereja di Flores menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak proyek panas bumi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.
Demo tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan, sebagai respons dari SK No. 2268 K/30/MEM/2017 Kementerian ESDM yang menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Sejak penetapan SK tersebut, terdapat sejumlah proyek panas bumi dikembangkan di wilayah Flores, seperti Mataloko (Ngada), Poco Leok, dan Wae Sano.
Eniya pun mengakui adanya aksi protes terhadap proyek-proyek panas bumi di Flores.
“Terus terang, saya sedang didemo di Flores. Kami sedang berkomunikasi intens dengan Pak Gubernur (Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena), mudah-mudahan nanti bisa cair di Flores,” kata Eniya.
Pemerintah juga secara intens berkomunikasi dengan Keuskupan Ende, bersama badan usaha yang terkait, yaitu PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi.
Menurut Eniya, komunikasi berlangsung dengan baik. Ia bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga berencana untuk mengunjungi NTT guna menindaklanjuti komunikasi tersebut.
“Memang ada sedikit masalah, kami mengakui,” tutur Eniya.
Baca juga: Indonesia berambisi kalahkan Amerika Serikat di sektor PLTP pada 2029
Baca juga: Pertamina dan Zorlu Enerji sepakati kerja sama pengembangan panas bumi
Baca juga: PGE Ulubelu suplai 20 persen energi listrik di Lampung
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
2. Gangguan pada sistem hidrologi: Proyek geothermal dapat mengganggu sistem hidrologi lokal, termasuk mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya air.
3. Kerusakan ekosistem: Proyek geothermal dapat merusak ekosistem lokal, termasuk vegetasi dan habitat satwa liar.
4. Risiko seismik: Pengeboran dan injeksi fluida tekanan tinggi dapat memicu aktivitas seismik dan gempa bumi.
5. Dampak pada keindahan alam: Proyek geothermal dapat merusak keindahan alam dan mengurangi nilai pariwisata di daerah sekitar.
Dalam mengembangkan proyek geothermal, perlu dilakukan kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif untuk meminimalkan dampak buruk dan memastikan bahwa proyek tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.
Org2 yg tdj befkcpngn di dunia geologi juga seolah2 mreka paling tau...padahal sumber panas bumi itu, sgt2 bermanfaat buat mssyarskat, klo dikelolah dgn baik...sbb hutan lindungpun hrs di jaga agar sumber itu ttp berproduksi...hrsx pemerintah ajak perwakilan masyarakat ( terdmpk) ikut dlm Study banding itu, agar tdk ada dusta diantar kita!!!