Wadah tersebut, kata dia, dinamakan MPR for Papua sebagai perpanjangan tangan MPR RI. Wadah itu dibentuk untuk membangun komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR RI sebagai rumah kebangsaan.
"Ini adalah untuk mencari solusi dan menjadi perpanjangan bagi MPR untuk membantu pemerintah, menyelesaikan beberapa persoalan secara komprehensif secara politik," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia pun sudah membuat surat keputusan (SK) atas pembentukan wadah tersebut yang diberikan kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, selaku koordinator MPR for Papua.
Baca juga: Pegunungan Arfak gandeng UNICEF tingkatkan literasi dan numerasi dasar
Menurut dia, MPR for Papua akan banyak berdialog dan mendengarkan berbagai macam pandangan dari pemerintah agar Papua bisa mendapatkan solusi yang komprehensif atas beragam permasalahan, sehingga kesejahteraan pembangunan di Papua bisa lebih baik lagi.
Selain itu, MPR for Papua juga akan membantu menangani masalah-masalah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan adanya enam provinsi di Papua, dia berharap rentang hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bisa diperpendek. Ujungnya, dia ingin ada kemajuan, modernisasi pelayanan, dan kesejahteraan di daerah paling timur Republik Indonesia itu.
"Kami sampaikan ke Pak Yorrys untuk berkomunikasi dengan para menteri stakeholder yang menangani masalah Papua, dan kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan lembaga terkait di sana," katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
