"Baik LPG maupun BBM, saya sampaikan (kepada Presiden, red.) semuanya terkendali dan cukup batas minimum daripada stok nasional," kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.
Bahlil menjelaskan untuk stok solar subsidi jenis C48 juga dalam keadaan cukup, apalagi kilang terbaru Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang merupakan kilang minyak terbesar di Indonesia telah beroperasi.
"Saya katakan bahwa kalau untuk solar, sekarang karena industri kita sudah beroperasi di kilang di Balikpapan, itu cukup untuk C48, tetapi kalau solar kualitas tinggi kan kita masih tetap impor, (yang jenisnya) C51, dan ataupun beberapa spek lain yang ada. Nah, untuk bensin, RON 92, 95, 98, ini kan RON yang bukan subsidi. Itu juga stoknya 18 hari, jadi enggak masalah," ujar Bahlil.
Batas minimum stok BBM, Bahlil menjelaskan ditetapkan selama 18 hari. Sementara untuk cadangan BBM ditetapkan selama 21 hari.
Oleh karena itu, Bahlil pun mempersilakan pihak swasta jika ingin mengimpor BBM. "Silakan B2B (business-to-business) saja," katanya.
Baca juga: Bahlil tegaskan stok BBM aman meski Shell sempat kosong
Baca juga: Jelang Ramadhan, BPH Migas perkuat koordinasi terkait stok BBM dan LPG
Dalam rapat terbatas di Istana hari ini, Bahlil tidak hanya melaporkan stok BBM kepada Presiden, tetapi juga mengenai perkembangan proyek hilirisasi dan peninjauan izin tambang emas Martabe yang saat ini dilakukan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Mengenai hilirisasi, Bahlil menyampaikan ada enam dari 18 proyek yang telah groundbreaking. "Sisanya juga akan dilakukan dalam waktu dekat," ujarnya.
Bahlil, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi, juga melaporkan kepada Presiden beberapa proyek hilirisasi tambahan.
"Kita dorong adalah bagaimana bisa semua kebutuhan dalam negeri, yang selama ini impor itu bisa kita produksi di dalam negeri, dan sekaligus untuk penciptaan nilai tambah," jelas Bahlil.
Baca juga: Izin tambang Martabe ditinjau, Prabowo minta pemerintah proporsional
Baca juga: Bahlil: Izin tambang Martabe belum dicabut secara administratif
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
