Kepala Dinsos Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki di Malang, Jawa Timur, Minggu, menjelaskan, pendataan yang dilakukan menggunakan mekanisme pencocokan antara data anak tidak sekolah dengan data desil satu dan dua.
"Untuk persiapan calon siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran baru 2026/2027, kami sudah mulai melakukan pemetaan. Pemetaan ini berkaitan dengan desil satu sampai dua," kata Pantja.
Setiap anak dari keluarga yang terdaftar di desil satu dan dua merupakan prioritas untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.
Baca juga: Pemprov Lampung percepat administrasi pembangunan Sekolah Rakyat
Desil satu dan dua adalah merupakan gambaran riil kondisi kesejahteraan masyarakat dengan tingkat yang paling bawah.
Pantja menjelaskan bahwa proses pemetaan calon pelajar berpedoman pada data yang terdapat di sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) serta telah terintegrasi dengan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN).
Lalu, dari proses tersebut pemerintah daerah bisa mengidentifikasi berapa banyak anak putus sekolah yang berasal dari keluarga tak mampu.
Diketahui, jumlah penduduk Kabupaten Malang yang masuk kelompok desil satu dan dua sebanyak 541.493 jiwa. Dari jumlah itu, 24 persen atau sekitar 130.221 anak merupakan usia sekolah.
Pantja menyampaikan berdasarkan data sementara sebanyak 19.335 anak di Kabupaten Malang tercatat berstatus putus sekolah.
Baca juga: SR 32 Natuna buka dua rombongan belajar per jenjang pada ajaran baru
Meski demikian, angka itu masih terus dilakukan pemutakhiran, lantaran sebagian NIK masih tahap verifikasi dan belum sepenuh ditindaklanjuti pengecekan lapangan.
"Jika masuk dalam kelompok tersebut dan masih dalam usia sekolah, maka mereka akan diprioritaskan menjadi calon siswa Sekolah Rakyat," ucapnya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa gedung Sekolah Rakyat di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur masih proses pembangunan dam diharapkan bisa tuntas pada pertengahan 2026.
Pantja juga belum mengetahui apakah setelah fasilitas selesai dibangun akan langsung difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Sebab, keputusan soal operasional menjadi wewenang pemerintah pusat.
"Untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Srigonco masih proses. Targetnya selesai Juli 2026," tutur dia.
Baca juga: 20 ribu anak putus sekolah kembali bersekolah berkat Sekolah Rakyat
Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
