"Di bulan Syawal atau momen lebaran ini sangat tepat bagi anak bangsa untuk merajut kebersamaan pasca Pemilu 2019 atau yang saat ini masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi," ujarnya di Pontianak, Senin.
Terpenting lagi tambah dia, proses rekonsiliasi nasional dan diikuti di daerah harus diwujudkan mengingat selama Pemilu 2019 tidak dipungkiri perbedaan pilihan baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
"Untuk proses rekonsiliasi tentu membutuhkan sejumlah langkah. Rekonsiliasi ntu untuk masa depan bangsa kita," papar dia.
Langkah yang perlu diambil yang merupakan bagian rekonsiliasi yakni masalah dan akar masalah yang ada harus dijawab dan dicarikan solusi.
"Dalam konteks Pemilu 2019, akar masalahnya yakni seputar UU Pemilu, operator Pemilu, KPPS meninggal dan lainnya. Masalahnya adalah soal hasil Pemilu, nanti hasil Mahkamah Konstitusi," jelas dia.
Ia berharap rekonsiliasi yang apabila dilakukan akan memberikan solusi bagi persoalan bangsa terutama terhadap beda pilihan politik dan lainnya.
"Tentu untuk itu butuh pendekatan dan komitmen bersama baik dengan silaturahim antar kalangan, pendekatan keagamaan, kebudayaan dan lainnya. Kemudian tim rekonsiliasi harus tidak berpihak ke salah satu kelompok agar dapat dan mudah diterima," katanya.
Ia menyakini dengan komitmen dan tekad bersama oleh semua pihak maka proses demokrasi dan pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Hal itu memang sudah semestinya dilakukan. Mementingkan kemajuan bersama harus lebih utama dari kepentingan kelompok atau mengorbankan pihak lainnya.
"Sehingga kita bisa membangun Indonesia lebih maju. Untuk maju harus bersatu dan bersama. Kita siap untuk mendorong dan melakukan proses rekonsiliasi di daerah," papar dia.
Pewarta: Dedi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019