Berdasarkan data Pusdalisbang Jawa Barat, pada 2015-2016 terdapat 276 SMK negeri dan 2.436 SMK swasta.
"Silakan Pak Gubernur Jabar mengevaluasi SMK tapi tidak harus ditutup SMK-nya," kata Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Wijaya, ketika dihubungi melalui telepon, Kamis.
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menyarankan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan memperbaiki terlebih dahulu kurikulum untuk SMK di Jawa Barat terkait rencana evaluasi tersebut.
"Silakan dievaluasi, jangan dibubarkan tetapi perbaiki kurikulum SMK terutama pelajaran matematika. Perbaikan kurikulum dan kualitas tenaga pendidik wajib dilakukan terkait dengan evaluasi SMK di Jawa Barat," kata dia.
Juga baca: Sumbang Pengangguran terbesar, Ridwan Kamil akan evaluasi SMK
Juga baca: Jurusan tata boga tetap diminati milenial
Juga baca: SMA/SMK di Kabupaten Garut masih kekurangan siswa
Selain itu, dia juga meminta pihak terkait agar mengingatkan siswa SMK di Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas mental mereka terkait dunia kerja.
"Jadi ini perlu multi stakeholder untuk mengingatkan kualitas mental siswa SMK di Jabar bahwa saat ini era global sehingga harus siap bersaing dsngan sesama anak SMK lainnya di Indonesia bahkan dari luar negeri ketika memasuki dunia kerja," kata dia.
Sebelumnya, Kamil menyatakan, "SMK sedang kita evaluasi di 2019 nanti kita terapkan di 2020 apakah ada sebagian (SMK) yang dibubarkan, sebagian direposisi dan sebagian didirikan baru."
Menurut dia, keberadaan SMK harus sesuai dengan kebijakan arah ekonomi baru seperti jika arahnya ke ekonomi digital maka harus diarahkan ke arah tersebut.
"Dan kalau arah ekonominya, misalnya ke kanan maka kita harus arahkan juga ke kanan supaya keterserapan lulusan SMK di Jawa Barat semakin tinggi," kata dia.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
