Qanun Aceh masih akan dikonsultasikan dengan pusat
- 8 Juli 2019
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri) didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah), dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kedua kanan) menyaksikan perekaman data e-KTP atau KTP elektronik bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis (17/1/2019). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan perekaman data dan pencetakan KTP elektronik secara serentak di Lapas dan Rutan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 agar warga binaan tak kehilangan hak pilihnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri) didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah), dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kedua kanan) menyaksikan perekaman data e-KTP atau KTP elektronik bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis (17/1/2019). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan perekaman data dan pencetakan KTP elektronik secara serentak di Lapas dan Rutan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 agar warga binaan tak kehilangan hak pilihnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) membidik kamera didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) saat meninjau perekaman data e-KTP atau KTP elektronik bagi warga binaan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis (17/1/2019). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan perekaman data dan pencetakan KTP elektronik secara serentak di Lapas dan Rutan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 agar warga binaan tak kehilangan hak pilihnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
