Sejumlah kepala dukuh yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Sleman "Cokro Pamungkas" melakukan long march menuju kantor DPRD Sleman, DI Yogyakarta, Senin (18/2/2019). Dalam aksi yang diikuti oleh ribuan kepala dukuh itu meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan Penghasilan Tetap (Siltap) kepada kepala desa dan perangkat desa setara Golongan II A ASN dan diperhitungkan dengan masa kerja. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/aww.
Sejumlah kepala dukuh yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Sleman "Cokro Pamungkas" melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sleman, DI Yogyakarta, Senin (18/2/2019). Mereka meminta pemerintah untuk memberikan Penghasilan Tetap kepada kepala Desa dan perangkat Desa setara Golongan II A, (ASN) dan diperhitungkan dengan masa kerja. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/aww.
Sejumlah kepala dukuh yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Sleman "Cokro Pamungkas" melakukan long march menuju kantor DPRD Sleman, DI Yogyakarta, Senin (18/2/2019). Dalam aksi yang diikuti oleh ribuan kepala dukuh itu meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan Penghasilan Tetap (Siltap) kepada kepala desa dan perangkat desa setara Golongan II A ASN dan diperhitungkan dengan masa kerja. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/aww.
Sejumlah kepala dukuh yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Sleman "Cokro Pamungkas" melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sleman, DI Yogyakarta, Senin (18/2/2019). Mereka meminta pemerintah untuk memberikan Penghasilan Tetap kepada kepala Desa dan perangkat Desa setara Golongan II A, (ASN) dan diperhitungkan dengan masa kerja. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/aww.
Sejumlah kepala dukuh yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Sleman "Cokro Pamungkas" melakukan long march menuju kantor DPRD Sleman, DI Yogyakarta, Senin (18/2/2019). Dalam aksi yang diikuti oleh ribuan kepala dukuh itu meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan Penghasilan Tetap (Siltap) kepada kepala desa dan perangkat desa setara Golongan II A ASN dan diperhitungkan dengan masa kerja. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/aww.
