ANTARA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas Padang Aidinil Zetra mengatakan peningkatan hak keuangan bagi kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi perlu diimbangi hasil evaluasi kinerja yang terukur, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat, di Kota Padang, Rabu (8/7). Hal tersebut disampaikannya menanggapi wacana peningkatan hak keuangan kepala daerah yang diusulkan Ketua Komisi II DPR RI. (Fandi Yogari Saputra/Fahrul Marwansyah/Arsy Fitriady)