Dishub Jabar: Mobilitas warga meningkat jelang Lebaran 2020

COVID-19 Task Force chief performs Eid prayers at BNPB Building
Petugas gabungan dari Polresta Bogor Kota, Dishub Kota Bogor dan Brimobda Jabar melakukan pemeriksaan kepatuhan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar gerbang tol Jagorawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Satlantas Polresta Bogor Kota mencatat sedikitnya 1.859 kasus pelanggaran selama penerapan PSBB Kota Bogor dalam tiga pekan terakhir diantaranya pelanggaran tanpa menggunakan masker selama berkendara, pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang mengangkut penumpang lebih dari 50 persen dan tidak menjalankan aturan physical distancing di dalam kendaraan. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp. (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)
Bandung (ANTARA) - Dinas Perhubungan Jawa Barat menyatakan mobilitas masyarakat, yang berpergian ke luar kota maupun daerah, meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/Lebaran 2020.

Peningkatan pergerakan masyarakat antara lain terlihat di Gerbang Pasteur Bandung, pada Minggu (17/5) ada sekitar 8.809 kendaraan yang melintas dan jumlah itu meningkat dua kali lipat pada Senin (16.328 kendaraan), Selasa (16.088 kendaraan), dan Rabu (18.273 kendaraan).

"Pemprov Jabar mengambil langkah tegas dan cepat dengan mengetatkan pengawasan di titik-titik penyekatan terkait peningkatan mobilitas warga jelang Lebaran," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jabar Hery Antasari, Jumat.

Heri menyatakan, peningkatan pergerakan masyarakat terlihat di jalur-jalur non arteri sehingga Dishub Jabar akan mengintensifkan pengawasan sebagai realisasi larangan mudik di Jabar.

"Pengawasan menjelang Idul Fitri, kami melakukan intensifikasi dan kesiapan ulang, khususnya terkait dengan wacana penambahan titik-titik penyekatan tambahan untuk mengantisipasi arus mudik, dan terutama arus balik," kata Hery.

Hery mengimbau kepada masyarakat Jabar untuk tidak melakukan perjalanan, baik ke luar kota maupun daerah, sebagai upaya membatasi ruang gerak SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19.

"Tidak melakukan perjalanan antar kota dalam rangka Lebaran. Tidak diperkenankan melakukan perjalanan. Warga Jabar tetap di rumah, dan melakukan silahturahmi jarak jauh," ujarnya.

Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Dedi Supandi, menyebut Jabar sebagai jalur lintasan.

Maka itu, kata ia, Jabar harus mempersiapkan pengamanan secara komprehensif, termasuk bagaimana mengatasi pemudik yang tertahan di Jabar.

"Pada saat terjadi arus mudik misalnya dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Yogyakarta, pasti kan lewat Jabar, termasuk arus balik dari kampung halaman menuju Jakarta. Yang kita harus antisipasi bagaimana pemudik yang tertahan di Jabar, seperti apa pengamanan untuk mereka," kata Dedi.

"Apakah mereka pada saat balik lagi harus dilakukan isolasi atau dilakukan tes kembali? Apa harus disterilisasi kawasannya? Yang jelas, kira-kira dibutuhkan tempat-tempat isolasi jika itu terjadi di lima titik. Tiga titik di jalur Pantura dan dua titik di jalur selatan," kata dia.

Baca juga: PSBB Jabar, Dishub Garut batasi jumlah penumpang

Baca juga: PSBB Jabar, sopir angkot di Sukabumi masih abai pembatasan penumpang


Antisipasi Kebocoran

Selain mengetatkan jalur-jalur provinsi, intensifikasi pengawasan dilakukan di desa-desa. Pengoptimalan perangkat desa dengan membentuk Satgas Desa Tanggap COVID-19 dilakukan, agar semua aparatur desa bahu-membahu mencegah COVID-19.

Dedi yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jabar mengatakan, Satgas Desa Tanggap COVID-19 memiliki tiga tugas utama. Selain mencegah penyebaran COVID-19, desa-desa di Jabar memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya.

"Kami mendata penduduk yang rentan sakit, penduduk yang datang, penduduk yang pulang mudik dari provinsi lain atau bahkan luar negeri, untuk mendeteksi penyebaran dengan memantau pergerakan masyarakat," ucap Dedi.

Selain pendataan, Satgas Desa Tanggap COVID-19 bertugas mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa untuk dijadikan ruang isolasi. Kemudian, masih dalam aspek pencegahan, Satgas Desa Tanggap COVID-19 rutin mengedukasi masyarakat, salah satunya dengan pemasangan spanduk yang berisi informasi krusial.

"Tentang rumah sakit rujukan, nomor telepon, dan lain sebagainya. Pemantuan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) dilakukan, meminta kepada pemudik untuk isolasi diri selama 14 hari, dan memastikan tidak ada kegiatan yang bersifat massal atau ada kerumunan," kata Dedi.

Satgas Desa Tanggap COVID-19 diketuai oleh kepala desa dan terdiri dari banyak unsur. Mulai dari bidan desa, ketua Rukun Tangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), pendamping keluarga harapan, PKK, Karang Taruna, Puskesmas, sampai unsur mitra seperti Babinsa, Babinkamtibmas, dan Patriot Desa.

Keterlibatan banyak pihak dalam Satgas Desa Tanggap COVID-19 bertujuan agar penanganan dan pencegahan COVID-19 berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh.

Baca juga: Dishub Kota Bandung temukan pemudik sembunyi di mobil logistik

Baca juga: Dishub Jabar terapkan protokol kesehatan untuk transportasi publik


 

Kadishub Jabar : Angkutan tidak laik jalan akan ditindak tegas

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020