KPPU bersiap sidangkan kasus dugaan kartel tiket pesawat

COVID-19 Task Force chief performs Eid prayers at BNPB Building
Anggota KPPU, Guntur Saragih (kiri) didampingi Kepala Kanwil I, Ramli Simanjuntak, memberi keterangan tentang dugaan kartel tiket penerbangan di Medan, Jumat. (ANTARA/Evalisa Siregar)

Medan (ANTARA) - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bersiap menggelar sidang dugaan kartel tiket pesawat domestik yang membuat harga jual tiket itu menjadi mahal.

"Tim investigator‎ menemukan dua alat bukti dan KPPU sudah menyelesaikan berkas perkaranya sehingga sidang sudah bisa segera digelar," ujar anggota KPPU, Guntur Saragih, di Medan, Jumat.

Menurut dia yang didampingi Kepala KPPU Kanwil I, Ramli Simanjuntak, temuan atau bukti itu diperoleh setelah KPPU menyelidiki perkara itu. Saragih menjelaskan, penyelidikan dilakukan tim investigator‎ KPPU pada kenaikan tiket pesawat periode 2018 dan 2019.

Juga baca: Maskapai penerbangan diminta patuhi skema penurunan tiket pesawat

Juga baca: Tiket murah Citilink ludes dalam dua jam

Juga baca: Sistem reservasi Lion Air belum siap dukung penurunan harga tiket

Hasil pengusutan, katanya, ditemukan dugaan pelanggaran pasal 5 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.‌ "KPPU sedang menjadwalkan persidangan‎. Kalau terbukti melanggar UU Nomor 5/1991 ada sanksi denda sebesar Rp25 miliar bagi pelaku‎ usaha," ujar dia.

Dalam perkara dugaan kartel tiket pesawat itu, kata dia, ditemukan ada kesepakatan menaikkan harga tiket pesawat domestik antara Garuda Indonesia dan Batik Air pada kelas full service.

KPPU juga menyelidiki praktik bisnis pada maskapai penerbangan biaya murah atau low cost carrier, yaitu Citilink, Lion Air, dan Nam Air. "Hasil penyidik Investigator, KPPU sudah menemukan dua alat bukti‎," kata dia. 

Sektor penerbangan dapat stimulus Rp215 miliar, tiket pesawat dijual murah

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019