"Saya kira (pimpinan terkait) bukan mundur, sebab untuk menaruh orang baru lagi akan repot. Dia harus beradaptasi dari awal lagi," kata Bestari di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu merujuk pada pandang kalangan netizen yang membandingkan sikap sejumlah pejabat di sejumlah negara dunia dalam merespons peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayahnya, mulai dari permintaan maaf hingga mengundurkan diri.
Juga baca: Bank tak khawatir pendapatan turun akibat listrik padam
Juga baca: Kompensasi dampak listrik padam, KRL "refund" tiket hingga 11 Agustus
Juga baca: Pelaku usaha tekstil desak PLN pangkas tagihan listrik
Ia katakan upaya masyarakat yang membandingkan pelayanan listrik dengan negara lain di dunia merupakan hal wajar. "Saya kira wajar saja membandingkan, layanan publik itu perlu dibandingkan, untuk melihat kualitasnya," katanya.
Namun hasil dari perbandingan itu yang menjadi cacatan bagi pihak yang mengemban tugas pelayanan untuk mengevaluasi diri.
Bestari menyebut pergantian pimpinan perusahaan ataupun jenjang lain di atasnya, tidak menjadi solusi efektif dalam upaya mengantisipasi terulangnya pemadaman listrik.
Ia berkata, sebagai presiden terpilih, Jokowi pasti akan melakukan serangkaian evaluasi menyeluruh dari kejadian pemadaman listrik. "Semuanya juga akan dievaluasi, dengan adanya presiden terpilih dilantik," katanya.
Barus menyebutkan solusi efektif mengantisipasi pemadaman listrik secara massal ada pada konsistensi PLN selaku operator dan menaruh perhatian penuh terhadap perawatan pembangkit listrik serta ketersediaan pasokan.
"Saya kira lebih pada konsistensinya, tinggal PLN taruh perhatian lebih terhadap power plan itu sendiri maupun ketersediaan jaringan dan perawatannya," ujarnya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
