DPR mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang, Selasa (18/11). Revisi KUHAP dibahas sejak 2023 dan menerima sekitar 130 masukan sebelum disahkan.
DPR mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang, Selasa (18/11). Revisi KUHAP dibahas sejak 2023 dan menerima sekitar 130 masukan sebelum disahkan.
