ANTARA - Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat mempelajari laporan dugaan pelanggaran dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah desa, dan meminta petugas pendampingan sosial menguatkan pengawasan di lapangan. Dinsos Provinsi NTB mengharapkan masyarakat penerima manfaat BLT BBM melapor kepada aparat penegak hukum maupun perangkat desa atau kelurahan, jika menemukan indikasi pemotongan, atau pengalihan sepihak penerima BLT.(Kusnandar/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)
