Jadi yang boleh berjalan itu arahan Presiden, mereka yang berbisnis bukan yang mudikJakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa orang dengan kepentingan bisnis dimungkinkan untuk menggunakan penerbangan komersial.
"Jadi yang boleh berjalan itu arahan Presiden, mereka yang berbisnis bukan yang mudik," kata Menhub Budi Karya di Jakarta melalui konferensi virtual pada Senin.
Menhub Budi Karya menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas internal terkait penanganan COVID-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo juga melalui fasilitas konferensi via video.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama asa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
Baca juga: Ini skema pembatasan penerbangan untuk masa mudik 2020
"Tadi ada catatan permintaan pebisnis diperkenankan naik pesawat, saya bilang monggo tapi protokol kesehatan harus ketat, jangan (diatur) di kami. Kami menyediakan hanya 1 atau 3 flight tapi protokol jangan di kami supaya ada fairness. Saya minta dari Pak Doni (Munardo) yang atur, supaya jangan nanti dikira saya bisnis," tambah Menhub Budi Karya.
Budi Karya juga masih mempertimbangkan asas persamaan terkait diskresi tersebut.
"Namun juga ada azas equality, kalau yang minta udara, bus gak boleh nanti orang miskin bilang masa cuma yang kaya yang boleh? Jadi harus hati-hati. Kalau yang minta udara, ini harus berlaku juga di semua moda dengan protokol ketat dan jangan di kami (protokolnya), kami tinggal angkut saja," ungkap Menhub.
Menhub pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri.
"Akan ada 6 klaster penerbangan yang kita siapkan yaitu klaster Amerika Serikat, Jepang, Korea, China, Timur Tengah dan Eropa, tapi kita hanya menyediakan satu tempat penerbangan menuju Jakarta, nanti di Jakarta silakan protokol kesehatan dilakukan. Tugas KBRI atau siapapun menyiapkan ke titik itu dengan jadwal yang sudah disiapkan," tambah Menhub.
Baca juga: Kemenhub terbitkan PM 25/2020 terkait larangan mudik Idul Fitri
Klaster kepulangan yang disiapkan menurut Budi adalah untuk para WNI yang berada di China.
"Saya sudah intensif bicara dengan Menlu just in case 3 hari akan dilakukan, terutama China sudah jalan tapi saya minta satu titik saja, kalau titiknya banyak nanti komplikasi," ungkap Menhub.
Menhub juga sudah meminta para dirjennya untuk berbicara dengan para kapolda di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
"Ada beberapa case ada yang mengatakan logistik tidak bisa (lewat), masa bakul bawang gak boleh jalan? Saya katakan ke Pak Kapolda, dikasih dong, dengan protokol, Pak kita jangan kaku dong. Kami sudah mengatakan ada diskresi yang kami berikan dan ada ruang-ruang diskresi dalam Permenhub itu. Jadi Pak Doni jangan khawatir kami tidak melakukan suatu penghambatan hanya Jakarta kami agak ketat," jelas Menhub.
Terkait dengan pengangkutan logistik, Budi Karya mengatakan sedikit ada hambatan karena selama ini kargo juga ada yang menumpang di pesawat penumpang, namun karena penumpang penerbangan menurut drastis maka tidak ada penerbangan untuk mengangkut kargo.
"Bisnis pesawat bukan hanya penumpang tapi juga kargo mahal, karena tidak ada (flight) jadi menurun. Kepada Bapak Presiden saya laporkan ada jalan keluar yaitu pertama ke Jakarta, okupansi pesawat masih di bawah 50 persen. ke Jakarta sehari langsung jalan atau kumpulkan setiap 2 kali seminggu kita lakukan khusus," tambah Budi.
Permenhub No 25 tahun 2020 memang mengecualikan angkutan logistik atau barang kebutuhan pokok dan kendaraan pengangkut obat-obatan, serta kendaraan pengangkut petugas, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan juga mobil jenazah.
Baca juga: Tunggu isolasi mandiri usai 5 Mei, Menhub: Saya kangen sekali
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
