Pengamat: Kita harus "move on" dari Pilpres, tatap masa depan

COVID-19 Task Force chief performs Eid prayers at BNPB Building
Dokumentasi warga menaiki becak sambil menggunakan penutup wajah bergambar pasangan capres cawapres peserta Pemilu 2019, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto -Sandiaga Uno saat aksi damai di Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/5/2019). Mereka berharap kedua pasang tokoh nasional itu segera bertemu guna rekonsiliasi pascapilpres 2019. (ANTARA FOTO/Maulana Surya)
Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik, Emrus Sihombing, mengatakan, segenap rakyat Indonesia sudah harus beranjak dari hiruk-pikuk pemilihan presiden, merajut kembali persatuan dan menatap masa depan yang lebih baik.

"Kita harus move on dan menatap Indonesia yang lebih baik ke depan," kata dia, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, lanjut dia, sudah harus diakhiri politik identitas, pilihan diksi yang membuat posisi orang lain tidak nyaman maupun memvonis orang lain seperti menuduh berbuat curang. "Sudahlah kita tinggalkan saja segala bentuk hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lain," ujar direktur eksekutif Emrus Corner itu.

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan itu mengajak seluruh bangsa untuk kembali ke alam realitas dan kembali berkontribusi membangun bangsa dan negara.


Baca juga: Pakar : Sebaiknya tetap ada parpol di luar pemerintahan

Baca juga: PKS dukung rekonsiliasi, tetapi tetap oposisi

Baca juga: Pemuda Pancasila berharap rekonsiliasi jangan hilangkan kubu oposisi


Ia berharap tidak ada lagi perbincangan yang mempertajam perpecahan. Perbincangan hendaknya diarahkan pada perbaikan program pembangunan, termasuk mengkritisi hal-hal yang dinilai melenceng dari komitmen kebangsaan.

"Biarlah presiden terpilih menyusun kabinet dan programnya untuk mewujudkan janji-janjinya di masa kampanye. Mari kita dukung dengan memberikan masukan dan kritik konstruktif," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat bijak dalam bermedia sosial (medsos), baik dalam menyebarkan informasi maupun menyikapi informasi. "Yang dibutuhkan sekarang adalah kecerdasan masyarakat terhadap medsos sehingga tidak mudah tergiring dan percaya begitu saja," katanya.

Situs Departemen Luar Negeri AS mengakhiri jabatan Trump sembilan hari lebih awal

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019