Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi PPHAM

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) menyerahkan santunan kepada para korban dan ahli waris korban pelanggaran HAM usai peluncuran Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial sebanyak 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik kick off program tersebut. ANTARA FOTO/Khalis Surry/tom.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan anak korban peristiwa Simpang KKA Aceh Utara 1999, Akbar Maulana (kiri), saat peluncuran Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial sebanyak 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik kick off program tersebut. ANTARA FOTO/Khalis Surry/tom.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan korban peristiwa 1965 Jaroni Surjomartono (tengah) dan Sudaryanto Priyono (kanan) saat peluncuran Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial sebanyak 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik kick off program tersebut. ANTARA FOTO/Khalis Surry/tom.