Presiden perintahkan penambahan "rest area" untuk fasilitasi mudik
- 6 Mei 2024
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin (kiri) sebelum memimpin rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018). Presiden meminta masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan syariah dalam dan luar negeri, serta penguatan badan wakaf mikro seperti di lingkungan pesantren. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin (kiri) sebelum memimpin rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018). Presiden meminta masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan syariah dalam dan luar negeri, serta penguatan badan wakaf mikro seperti di lingkungan pesantren. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Dari kiri ke kanan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Plt Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristek Dikti M Nasir, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018). Presiden meminta masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan syariah dalam dan luar negeri, serta penguatan badan wakaf mikro seperti di lingkungan pesantren. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
