ANTARA - Pada 2024, pemerintah menargetkan semua tanah milik warga maupun institusi di Indonesia sudah tersertifikasi, demi menekan kasus sengketa tanah yang hingga saat ini masih kerap terjadi. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Selasa (1/9), meminta bupati/wali kota untuk mencari solusi yng saling menguntungkan agar tidak terjadi konflik baru. (Syaiful Afandi/Satrio Marwanto/Nusantara Mulkan)
