ANTARA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepenuhnya berada di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu disampaikan Yusril di Jakarta, Senin (20/10). (Azhfar Muhammad Robbani/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)
