ANTARA - Sepanjang akhir tahun 2025 hingga pertengahan Maret 2026, setidaknya sebanyak lima kepala daerah terjaring OTT KPK. Merespons hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (10/3) menegaskan DPR dan pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh, serta meningkatkan pendidikan akuntabilitas kepada kepala daerah. (Setyanka Harviana Putri/Ibnu Zaki/Satrio Giri Marwanto/Hilary Pasulu)
