IPW minta petahana pimpinan KPK dicoret

Government sets beginning of fasting on May 6
Ilustrasi logo KPK. (ANTARA)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, berharap Pansel Calon Pimpinan KPK membuat kesepakatan bahwa petahana pimpinan KPK yang mengikuti seleksi sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua.

"Ada dua alasan, pertama belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode," ujar Pane, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Kedua, dalam periode sebelumnya para petahana dinilai gagal oleh IPW karena ada konflik serta perseteruan di antara penyidik KPK. "Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadi politisasi KPK sehingga menjelang pilpres 2019 hanya elit partai pendukung calon presiden nomor urut 01 saja yang diciduk dalam operasi tangkap tangan," kata dia. 

Jajaran pimpinan KPK itu, dianggap IPW tidak berani menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan RJ Lino, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Sattar, dan BLBI dimana Syamsul Nursalim sudah menjadi tersangka.

Juga baca: Belum ada unsur KPK mendaftar sebagai calon pimpinan

Juga baca: Panitia Seleksi uji kecerdasan calon pemimpin KPK

Juba baca: Pansel libatkan masyarakat dalam seleksi capim KPK

"KPK periode ini hanya berani bermain main di lingkaran bawah dengan ott sebagai pencitraan pemberantasan korupsi," ujar dia.

Oleh sebab itu dia berharap panitia seleksi harus mampu melahirkan komisioner dengan tiga target.

"Pertama, anggota KPK yang mampu memberantas korupsi besar tanpa pencitraan, kemudian anggota KPK yang malu memberantas korupsi ecek-ecek dengan pencitraan operasi tangkap tangan yang seolah-olah besar," kata dia.

Ketiga, IPW berharap panitia seleksi itu dapat menghasilkan anggota KPK yang mampu membersihkan institusi KPK dari kriminal atau pelanggar hukum yang kebal hukum dan tidak patuh proses hukum.

"Di tangan Pansel Capim KPK inilah masa depan KPK berada, begitupula dengan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia. 

KPK siapkan 250 alat monitor bagi obyek pajak Kota Malang

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019